02 Jul 2012 – Lagi, Justice Collaborator LPSK Dapat Penghargaan

Ditulis oleh Humas LPSK Maharani Siti Shopia, SH (08123108853) pada 02-07-2012

  PERS RELEASE

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR: 40/PR/LPSK/VII/2012

LAGI, JUSTICE COLLABORATOR LPSK DAPAT PENGHARGAAN

(Jakarta, Senin 2 Juli 2012 ) Setelah penghargaan diberikan kepada Justice Collaborator Agus Condro, kini terlindung LPSK lainnya yang juga merupakan Justice Collaborator segera menghirup udara bebas. Hasil ini diperoleh pada saat Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai, Anggota LPSK,Lili Pintauli Siregar dan Tasman Gultom menggelar rapat terbatas dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kejaksaan Agung pada 19 Juni 2012 di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas pemberian reward bagi Mindo Rosalina Manulang (RM) Saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) kasus korupsi dan Tony Wong, Justice Collaborator Kasus Kejahatan Kehutanan (illegal logging).”LPSK dan KPK telah menyampaikan surat secara resmi mengenai pengajuan pembebasan bersyarat bagi RM pada 24 April 2012 lalu, untuk itu perlu ada langkah koordinasi lebih lanjut dengan pimpinan lembaga terkait” Ungkap Ketua LPSK.

Terkait surat rekomendasi tersebut, Lili mengatakan, pihaknya telah menerima balasan surat dari Kementerian Hukum dan HAM pada sekitar Mei 2012, namun menurutnya perlu ada koordinasi lebih lanjut mengenai langkah konkritnya. “Surat tersebut belum menjelaskan secara konkrit pemberian pembebasan bersyarat terhadap RM sebagai Justice Collaborator sesuai ketentuan Peraturan Bersama” ungkap Lili.

Untuk itu, Lili mengatakan, rapat terbatas ini membahas kejelasan pemberian Remisi tersebut. “Hasil dari rapat tersebut menyetujui pemberian pembebasan bersyarat bagi Rossa pada bulan Juli ini berikut syarat asimilasinya,” ungkap Lili.

Ketua LPSK mengakui, perolehan pembebasan bersyarat ini butuh perjuangan. ”Perlu ada persamaan persepsi dan komitmen bersama antar penegak hukum terkait untuk memberikan penghargaan kepada seorang justice collaborator, hal ini mengingat ketentuan penghargaan ini masih diatur pada peraturan bersama, belum sekuat Undang-Undang. Meski demikian, Lanjut Ketua LPSK, pihaknya telah mengajukan ketentuan penghargaan ini dalam perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban” Ungkap Ketua LPSK.

Senada dengan hal itu, Tasman Gultom, mengatakan dalam rapat tersebut juga membahas pemberian pembebasan bersyarat bagi Tony Wong, Justice Colaborator kejahatan kehutanan. Menurutnya, LPSK juga telah mengajukan permohonan ke Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM mengenai rekomendasi pemberian pembebasan bersyarat bagi Tony Wong. Rekomendasi tersebut juga dilengkapi dengan peran serta kontribusi Tony Wong dalam mengungkap jaringan kejahatan kehutanan di Ketapang.“Hasilnya, Tony Wong disetujui mendapatkan pembebasan bersyarat pada 25 Juni 2012,” Ungkap Tasman.

Lebih lanjut, Ketua LPSK mengatakan pihaknya memberikan apresiasi atas terkabulnya permohonan pemberian penghargaan bagi Justice Collaborator untuk sekian kalinya setelah Agus Condro.“LPSK tentunya tidak dapat bekerja sendiri, komitmen dan dukungan beberapa lembaga terkait seperti ini sangat memberikan dampak signifikan terhadap pemberian penghargaan bagi Justice Collaborator yang merupakan terlindung LPSK,” ungkap Ketua LPSK.

Seperti diketahui, LPSK telah menyatakan menerima permohonan perlindungan RM dan Tony Wong. Dalam menentukan status Justice Colaborator kepada keduanya, LPSK menyatakan keduanya telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, KPK dan LPSK, dimana keduanya (RM dan Tony Wong) sangat berperan penting dalam pengungkapan kasus yang lebih besar serta mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan yang signifikan dan relevan dalam pengungkapan kasus tersebut. “Penghargaan khusus ini merupakan penghargaan yang layak diberikan negara terhadap saksi yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum, meski kekuatan hukumnya masih sebatas peraturan bersama, namun tidak menghalangi hak seorang saksi yang juga pelaku untuk memperoleh penghargaan atas kontribusinya menyelamatkan uang negara,”ungkap Ketua LPSK.

Humas LPSK

Maharai Siti Shopia, SH (08123108853)

 

19 Jun 2012 – Kajati Kalbar: Kasasi untuk Tony Wong Sudah Kadaluarsa

Selasa, 19 Juni 2012 , 18:20:00

Nusantara

PONTIANAK – Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Jasman Pandjaitan mengakui telah menerima penjelasan dari Mahkamah Agung terkait perkara No 103/Pid.B/2004/PN.KTP tahun 2004 atas nama Tony Wong. Menurut Jasman, MA dalam surat tertanggal 29 Mei 2012 itu menyebutkan bahwa perkara tersebut tidak pernah teregistrasi di panitera Mahkamah Agung.

“Dalam surat tersebut disebutkan, tidak ada berkas kasasi dengan nomor surat yang kita sebutkan dari Pengadilan Negeri Ketapang,” kata Jasman Pandjaitan kepada wartawan di Pontianak, Selasa (19/6).

Dikatakan Jasman, dengan fakta demikian maka bisa saja Tony Wong dinyatakan bebas murni sesuai dengan keputusan majelis PN Ketapang dalam putusannya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum (On Recht Van Verfolging), memulihkan harkat dan martabat terdakwa seperti sedia kala.

Jasman juga menyebutkan bahwa pengajuan kasasi oleh jaksa penuntut umum (JPU) telah melewati batas waktu atau kadaluarsa. Tetapi, kata Jasman, Kejaksaan Tinggi tidak bisa serta-merta mengeluarkan surat tidak mempunyai sangkutan perkara kepada Tony Wong, karena tidak ada dasarnya. “Mahkamah Agung bisa saja memberikan surat, yang isinya mengintruksikan agar Tony Wong bebas, mengikuti putusan Pengadilan Negeri Ketapang sebelumnya, karena kasasi tidak pernah diajukan. Sederhana saja sebenarnya,” kata dia.

Tidak adanya putusan terhadap perkara No 103/Pid.B/2004/PN.KTP ini menjadi ganjalan bagi Tony Wong untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat. Padahal, whistle blower yang sudah dilindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu telah menjalani 2/3 lebih masa pemenjaraan.

“Kasihan sebenarnya si terpidana, karena ini hak asasi manusia. Kami tidak ada kepentingan apapun. Justru kita prihatin, kok akibat kesalahan administrasi, mengakibatkan pencari keadilan tidak mendapatkan keadilan yang diharapkan,” katanya.

Kajati menyatakan, ini bukan merupakan sikap lempar tanggung jawab, karena memang tidak ada kewenangan Kejaksaan dalam kasus ini. “Di register kami, kasus ini masih ada,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Tony Wong adalah pengusaha kayu asal Ketapang yang telah membongkar praktek illegal logging di daerah Kalbar pada tahun 2007. Praktek mafia ilegal logging yang merugikan negara ratusan triliun rupiah ini melibatkan cukong asal Malaysia dan oknum aparat penegak hukum. Atas laporannya, Tony justru dibawa ke meja hijau terkait kasus korupsi karena keterlambatan membayar uang Provisi Sumber Dana Hutan (PSDH) dan uang Dana Reboisasi (DR). Pada tanggal 26 Mei 2008 Pengadilan Negeri Ketapang menjatuhkan vonis bebas kepada Tony. Namun di tingkat kasasi, Tony Wong divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta oleh Mahkamah Agung pada Oktober 2008.

Selain itu, Tony Wong dijerat kasus pembalakan liar. Kasus ini bermula karena PN Ketapang memvonis bebas pada perkara pertama. Agar aparat memiliki alasan untuk kembali mengkandangkannya, Tony Wong dijerat lagi. Oleh majelis hakim PN Ketapang, Tony Wong divonis 10 bulan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat. Namun, Mahkamah Agung lagi-lagi memvonisnya 5 tahun dan denda Rp10 juta dalam keputusan No.2280 K/Pid.Sus/2009 tanggal 29 Nopember 2010.(arf/fuz/jpnn)

27 May 2012 – Berkas PB Lengkap, Tony Wong Segera Bebas

Minggu, 27 Mei 2012 , 08:52:00

PONTIANAK– Tony Wong dipastikan segera bisa menghirup udara bebas dengan mendapatkan hak Pembebasan Bersyarat. Persyaratan untuk pembebasan itu kini sudah lengkap, dimana sebelumnya sempat mengganjal lama. ”Tadi siang saya koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kalau berkas PB untuk Tony Wong sudah lengkap. Masa bebasnya tinggal menunggu proses administrasi,” kata Lim Sui Khiang, Anggota DPR-RI Dapil Kalbar ketika dihubungi Kamis (24/5).

Menurut dia dengan dinyatakan lengkapnya berkas PB Tony Wong memberikan sebuah kepastian hukum dan hak bagi warga negara. Karena sebetulnya Tony Wong sudah lama bisa bebas. Namun banyak ganjalan untuk haknya itu. Yakni dianggap masih mempunyai kasus yang belum tuntas di Kejaksaan Ketapang.”Sementara kasusnya diketahui tidak teregister di MA,” kata Lim.

Ia pun menilai tidak seharusnya Tony Wong dihukum begitu lama. Dimana jaksa menuntutnya dengan sepuluh bulan penjara. Pengadilan mengganjar hukuman yang sama dengan tuntutan Jaksa. Sementara vonis MA lebih lama, yakni selama empat tahun. Lim menambahkan dengan lengkapnya berkas PB Tony Wong merupakan kabar gembira bagi hukum di Kalbar. Termasuk kepada mereka yang telah lama memperjuangkan hak PB Tony Wong. Sebab banyak ganjalan untuk kelancaran semua proses tersebut.

Lim juga berharap kedepan kasus serupa tidak terulang. Yakni warga negara terganjal untuk mendapatkan hak PB. Meski sebetulnya hak itu layak diperoleh. ”Seperti ada pihak yang sengaja mempersulitnya,” kata dia. Sementara Tony Wong terjerat hukum karena tindak pidana ilegal logging. Dia membongkar kasus tersebut. Langkahnya membuat banyak pihak harus terjerat hukum. Termasuk mantan Kapolres Ketapang.

Keberanian Tony Wong harus dibayar mahal. Yakni kesulitan memperoleh hak PB. Banyak ganjalan menghadang, karena disebut masih tersangkut kasus hukum. Sementara kasus itu diketahui tidak terigestrasi di MA. Lim menambahkan, kepastian PB Tony Wong sudah lengkap juga ditandai dengan terbitnya surat MA yang ditujukan ke PN Pontianak. Sebagai anggota DPR dapil Kalbar, lanjut Lim, advokasi terhadap nasib masyarakat Kalbar sudah merupakan bagian dari tanggungjawabnya. (stm)

 

24 Mei 2012 – Komitmen Pemerintah Kepada Whistle Blower Diragukan

Kamis, 24 Mei 2012 | 10:53

Dicurigai, aparat ‘bekerjasama’ dengan mafia ilegal logging.

Komitmen pemerintah untuk melaksanakan aturan perundangan yang memberikan keringanan hukuman terhadap para whistle blower kejahatan diragukan.

Hal ini terjadi terhadap whistle blower kasus ilegal logging di Kalimantan Barat Tony Wong yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) dari Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM.

Padahal, Tony Wong sudah melaporkan ke DPR soal ketidakadilan yang didapat dirinya dan narapidana beragama Budha soal tak diberikannya remisi dalam perayaan hari besar keagamaan mereka. Hal ini berbeda ketika hari besar keagamaan Islam dan Kristen, dimana para narapidana dari kedua agama itu diberi remisi.

Kemenkumham bersikap melunak setelah pelaporan itu, dan berjanji memberikan remisi Waisak kepada Tony dan napi beragama Budha lainnya.

Masalah muncul lagi terkait keberadaan Tony, yang dibuikan dalam perkara korupsi Provisi Sumber Dana Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), tidak kunjung diberi pembebasan bersyarat (PB) walau sudah menjalani 2/3 masa hukuman.

Padahal, menurut Kuasa hukum Tony Wong, Dewi Aripurnamawati, kliennya kini masuk program perlindungan saksi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Apabila komitmen melindungi napi diberi status whistle blower oleh LPSK dipenuhi, kata Dewi, harusnya Tony sudah mendapat kabar tentang PB pada kemarin.

“23 Mei kemarin adalah tanggal Pak Tony masuk masa PB karena sudah melewati 2/3 masa pemenjaraan. Nyatanya sampai hari ini kami belum mendapatkan kabar itu,” kata Dewi dalam keterangan persnya di Jakarta, hari ini.

Dewi menambahkan, seharusnya tidak ada halangan bagi Tony Wong untuk mendapatkan PB seperti narapidana lainnya. Apalagi, Tony Wong juga sudah mendapatkan perlindungan dari LPSK sebagai justice collaborator.

“Semestinya narapidana yang dilabeli justice collaborator itu dipermudah oleh negara untuk mendapatkan PB, sebagaimana Agus Condro atau Mindo Rosalina Manulang. Sayangnya, itu tidak berlaku bagi Tony Wong,” tambahnya.

Lebih lanjut Dewi menambahkan, seolah-olah kliennya memang dihambat untuk memperoleh hak-hak sebagai warga binaan baik dan bersedia membantu aparat hukum membongkar kejahatan.

Ujung-ujungnya, kata dia, kliennya justru menjadi curiga bahwa aparat ‘bekerjasama’ diam-diam dengan mafia ilegal logging yang dibongkarnya. Atau setidaknya ada pihak yang merasa khawatir jika kasus ilegal logging lainnya di Kalimantan Barat terungkap.

“Kita tidak ingin ada mafia yang masih mengendalikan aparat hukum termasuk di daerah. Klien saya merasa jadi korbannya,” tutur dia.

Tony Wong adalah pengusaha asal Ketapang, Kalimantan Barat, yang membongkar praktek mafia illegal logging di daerah itu pada 2007. Tony dipenjara terkait kasus korupsi karena keterlambatan membayar uang Provisi Sumber Dana Hutan (PSDH) dan uang Dana Reboisasi (DR).

Kasasi di Mahkamah Agung (MA) memutuskan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp200 juta. Dia lalu berkenan menjadi whistle blower illegal logging dan dijanjikan keringanan hukuman. Tapi, apa yang dijanjikan tidak didapatkannya hingga kini.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/ Ratna Nuraini

 

14 May 2012 – Tony Wong Harusnya Dapat Reward

Penulis: ApikoJM

Senin, 14 Mei 2012 21:39

itoday – Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Rani Sopia mengatakan, lembaganya telah mengajukan rekomendasi, bahwa Tony adalah seorang justice collaborator. Menurut peraturan bersama para penegak hukum, Tony mestinya mendapat sejumlah reward atas kesediannya ikut membongkar kasus besar di Kalimantan Barat.

” LPSK akan melakukan koordinasi lebih lanjut tentang ini,” kata Rani, saat di hubungi di Jakarta, Senin (14/5).

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai juga satu suara. Menurut dia, seorang pelaku saksi yang bersedia menjadi whistle blower atau justice collaboratur, harusnya mendapat semacam reward hukum. Reward bisa berupa pemotongan hukuman atau remisi atau pembebasan bersyarat sebagai kompensasi atas kesediannya membongkar kasus besar.

Tapi Semendawai, mengakui, meski sudah ada aturan tentang justice collaborator, dalam pelaksanaannya tak maksimal. Salah satu sebabnya karena diantara penegak hukum tak satu pemahaman. Juga karena adanya permainan, agar sebuah kasus tak bisa dibongkar.

” Seorang whitle blower mestinya dapat reward. Dan aparat penegak hukum harusnya bisa memaksimalkan peran whistle blower untuk membongkar kasus-kasus besar,” kata dia.

Semendawai, mengakui, kerapkali justru seorang pelaku saksi yang menjadi justice collaborator dipersulit. Ia menyebut kasus Tony Wong di Kalimantan Barat. Lembaganya sudah menetapkan Tony sebagai justice collaborator.

” Kasus itu pelik, seorang bisa menjadi justice collaborator, syaratnya ia tak punya kasus baru. Kata kejaksaan Tony punya kasus di MA, tapi pengadilan setempat, setelah menyurati MA, tak ada kasusnya Tony,” katanya.

Kata dia, bila seorang justice collaborator tak mendapat reward, ia khawatir tak ada orang yang mau bersaksi membongkar kasus besar. Karena akan percuma saja, bila seorang saksi pelaku bersedia membongkar kasus, tapi tak mendapat reward.

Sebelumnya, kuasa hukum Tony, Dewi Aripurnamawati, mempertanyakan hak remisi kliennya yang tak mendapat remisi saat hari Waisyak kemarin. Padahal sebagai napi penganut Budha Tony, berhak atas remisi itu. Apalagi status Tony, adalah sebagai whistle blower atau justice collaborator atas kasusnya. Kliennya merasa diperlakukan diskriminatif.

Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Kementerian Hukum dan HAM sendiri mengatakan bahwa remisi Tony sedang diproses. Jadi tak benar bila ada diskriminasi, namun prosesnya yang belum selesai.

” Tony Wong memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi Waisak tahun 2012. Karena berkas usulannya baru diterima pihak Ditjenpas jadi memang proses pembuatan SK pemberian remisinya sedang dalam proses penyelesaian,”kata Kepala Seksi Infokom Ditjenpas, Ika Yusanti, di Jakarta, kemarin.*

laporan: Agus Supriyatna

11 May 2012 – Ditjenpas Kemenhumham: Tidak Ada Diskriminasi Pemberian Remisi

Jum’at, 11 Mei 2012 , 20:48:00 WIB

Laporan: Samrut Lellolsima

RMOL. Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham menyatakan tidak ada penahanan pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II Pontianak.

Ditjenpas melalui Kasi Infokomnya, Ika Yusanti menegaskan bahwa remisi hari raya Waisak untuk napi penganut agama Budha termasuk justice collabolator kasus pembalakan liar, Tony Wong sedang diproses.

Tony dan sejumlah napi penganut Budha di LP Pontianak, lanjut dia, sudah memenuhi syarat untuk menerima remisi Waisak. Tapi, surat keputusan (SK) pemberian remisi belum keluar karena masih diproses oleh Ditjenpas.

“Tony Wong memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi Waisak tahun 2012. Karena berkas usulannya baru diterima pihak Ditjenpas,” kata Ika saat dikonfirmasi, Jumat (11/5).

Oleh sebab itu, tidak benar kalau dikatakan ada diskriminasi dalam pemberian remisi atau potongan masa tahanan kepada napi. Sebab, semua napi yang penuhi syarat berhak menerima remisi hari raya sesuai agama yang dianutnya.

“Jadi tidak ada diskriminasi, yang ada hanya keterlambatan proses pengusulannya,” tandas dia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kanwil Kemenkumham Kalbar telah mengusulkan remisi selama 1,5 bulan atau 45 hari untuk Tony wong karena sudah lama di dalam tahanan.

Jika remisi waisak itu dikabulkan, maka Tony Wong telah melewati 2/3 lebih dari seluruh masa tahanan yang harus dijalaninya. Artinya, usulan Pembebasan Bersyarat untuk wishtle blower itu sudah harus diberikan. Diduga, karena itulah remisi Waisak terhadap Tony Wong dihambat. [mar]

10 May 2012 – Umat Budha Tak Dapat Remisi Waisak, Walubi Siap Perjuangkan

NUSANTARA – KALBAR

Kamis, 10 Mei 2012 , 19:53:00

PONTIANAK – Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Kalbar, Edi Tansuri mengatakan sangat menyesalkan adanya diskriminasi pemberian remisi terhadap umat Budha saat hari Raya Waisak (6/5) lalu. Karena itu, Edi Tansuri berjanji akan melakukan pengecekan langsung ke Lapas Klas II Pontianak.

“Kami akan memertanyakan kepada Lapas Pontianak. kami akan mempelajari dulu, karena apa mereka tidak dapat remisi. Informasi yang kami terima, 13 orang mendapat remisi dan 8 orang tidak. Kami akan bentuk tim untuk mengecek ke Lapas,” katanya kepada Pontianak Post (JPNN Grup).

Namun dia menyesalkan kebijakan Kemenkumham apabila benar ada Napi bergama Buddha yang berhak dapat remisi padahal sudah memenuhi syarat. “Kalau benar, tentu akan kita perjuangkan. Jangan sampai ada umat yang terdiskriminasi, karena semua Napi punya hak yang sama. Setiap warga negara punya hak yang sama,” tegas Edi.

Seperti diketahui, di Lapas Kelas II A Pontianak, terdapat 8 narapidana yang beragama Budha tidak mendapatkan remisi pada perayaan Waisak yang jatuh Minggu (6/5). Salah satu napi yang tidak mendapatkan remisi Waisak itu adalah Tony Wong, terpidanan kasus illegal logging yang baru saja mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Kuasa Hukum Tony Wong, Dewi Aripurnamawati menyebutkan tidak semua napi diberikan remisi Waisak itu menunjukkan Kemenkumham terindikasi diskriminatif terhadap napi di kelompok minoritas.

Sebab, kata dia, pada saat Idulfitri lalu, seluruh napi yang beragama Islam mendapatkan remisi serta kaum Nasrani mendapatkan remisi Natal. “Nah, mengapa para napi yang beragama Buddha tidak mendapatkannya. Ini sangat diskriminatif kan,” kata Dewi, Selasa (8/5).

Dia melanjutkan, remisi yang berkenaan dengan hari raya keagamaan sudah menjadi hak semua napi yang memenuhi syarat, harus mendapatkannya. Tidak hanya saat Waisak, para napi yang beragama Islam mendapatkan remisi saat Idulfitri dan bagi yang beragama Kristen dan Katolik mendapatkan remisi saat Natal.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Komnas HAM Kalbar terdapat 21 napi yang memeluk agama Buddha. Sebanyak 13 napi yang tidak tersangkut pelanggaran PP 28, mereka diberikan remisi Waisak.

“Napi yang memperoleh remisi itu adalah dari kanwil Kemnekumham Kalbar. Sedangkan 8 orang ini harus dibedakan karena harus mendapatkan remisi melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM di Jakarta,” sebut Kasful Anwar, ketua Komnas HAM Kalbar.

Ditambahkan Kasful, para napi yang tidak mendapatkan remisi Waisak itu juga tidak diberikan penjelasan secara resmi oleh pihak Lapas. Padahal, remisi harus diumumkan secara terbuka dan transparan agar tidak ada kecurigaan adanya permainan dalam pemberian remisi ini. (ars/fuz/jpnn)

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.