SBY Janjikan ‘Imbalan’ untuk whistle blower

(TEMPO INTERAKTIF)

SBY Janjikan ‘Imbalan’ untuk Whistle Blower
Jum’at, 08 Juli 2011 | 18:28 WIB


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ANTARA/Prasetyo Utomo

TEMPO Interaktif, Jakarta
– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan akan memberikan imbalan untuk
peniup peluit (whistle blower) dan pelaku pelapor (justice
collaborator
) yang membantu penegakan hukum.

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana, hal itu
disampaikan SBY dalam pertemuan dengan pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban di Istana Negara, Jumat 8 Juli 2011. “Misalnya melalui Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia mendapat revisi, pengurangan hukuman atau bahkan
pembebasan bersyarat,” ujarnya dalam jumpa pers di Istana Negara, Jumat 8
Juli 2011.

Denny mencontohkan Agus Condro yang mengungkap skandal cek pelawat pemilihan
Deputi Gubernur BI Miranda Goeltom, Presiden mendukung agar ia mendapat
penanganan berbeda dengan pesakitan lainnya. “Seperti memindahkannya ke
Lembaga Pemasyarakatan yang lebih aman dan efisien untuk keluarga bisa
menjenguk, kemungkinan ke Jawa Tengah,” tuturnya.

Menurutnya, ada empat poin lainnya yang dikatakan Yudhoyono kepada LPSK dalam
pertemuan itu. Pertama, SBY mendukung keberadaan LPSK. Yudhoyono berpendapat
peningkatan jumlah permintaan perlindungan merupakan sinyal positif bahwa
masyarakat makin sadar akan keberadaan sistem perlindungan bagi mereka. LPSK
mencatat, permintaan perlindungan terus meningkat tiap tahunnya. Tahun lalu,
hanya ada 154 permintaan, namun jumlahnya melonjak menjadi 213 kasus per Juni
2011. Sebagian besar berkaitan dengan kasus korupsi.

Kedua, Presiden juga mendukung pula konferensi internasional perlindungan saksi
dan korban yang akan berlangsung di Indonesia 19-20 Juli 2011. Dalam konferensi
itu, akan dibahas praktek perlindungan bagi pelaku pelapor di sejumlah negara
lain.

SBY juga mengklaim mendukung terbentuknya LPSK di daerah untuk membantu
pemberantasan korupsi. Keempat, revisi Undang-undang LPSK positif masuk dalam
program legislasi nasional tahun depan. Perombakan beleid itu diyakini penting
untuk menguatkan lembaga tersebut.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menambahkan, masyarakat tak perlu takut
memberikan kesaksian ataupun laporan. Karena, pengungkap kasus akan
diperlakukan berbeda dengan pelaku kriminal lainnya. Perlindungan bukan hanya
diberikan kepada pengungkap kasus, tapi juga terhadap keluarga mereka.

Kemudian, ada kemungkinan mereka tak dituntut, atau proses hukumnya dilakukan
terakhir setelah tersangka lainnya rampung. Hal itu, kata dia, sekaligus untuk
melihat seberapa besar kasus bisa terbongkar dari laporan yang mereka
ungkapkan.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: