Jangan coba-coba jadi Whistle Blower

Jangan  Coba-coba Jadi Whistleblower

Oleh: Tony Wong

RENCANA  Ketua Mahkamah Agung, Prof H Harifin A Tumpa untuk mengeluarkan Surat Edaran  Mahkamah Agung (SEMA) untuk memberikan perhatian kepada peniup peluit atau Whistleblower sesungguhnya memberikan harapan baru agar penegakan hukum, khususnya  pemberantasan korupsi yang menggerogoti bangsa ini bisa diminimalisir.

Tapi, apakah harapan itu bisa kita titipkan sebaik-baiknya karena Mahkamah Agung (MA) memiliki ketulusan untuk menegakkan hukum di negeri ini? Tunggu dulu.

Baiklah,  dari pengapnya dinding penjara Lembaga Pemasayarakatan Klas IIA Sungai Raya,  Pontianak, Kalimantan Barat, perkenankan saya menguraikan pengalaman pribadi  saya sebagai seorang peniup peluit (whistleblower)  atas kejahatan yang dilakukan para penegak  hukum di negeri ini, yang justru menjadi pesakitan dalam dua kasus  pidana. Para penegak hukum, khususnya kepolisian yang  sakit hati lantaran saya membongkar kasus  mafia illegal logging di Ketapang, Kalimantan Barat, berupaya mencari-cari  kesalahan saya. Targetnya, menangkap saya dan  memenjarakan saya. Tak peduli benar atau tidak tuduhan yang dialamatkan  kepada saya, yang penting bisa menangkap dan  memenjarakan saya. Ini pembungkaman secara khas yang dirancang secara khusus  oleh mereka yang mengaku penegak hukum.

Kasus  saya bermula pada tayangan Metro Realitas  pada 26 Maret 2007 (saya sebagai salah satu Narasumber). Saya juga  melaporkan ke Mabes Polri praktek pembalakan  liar di wilayah Ketapang, Kalimantan Barat. Para mafia ini dengan leluasa  menjarah kayu di Kalbar untuk dijual ke Malaysia atau beberapa negeri lainnya.   Jutaan kubik kayu dari bisnis haram itu tentu melibatkan banyak oknum di  kepolisian, dan pasti, aparat yang memiliki kemampuan untuk menjerat mereka,  juga kecipratan.

Kabareskrim  Mabes Polri Komjen Bambang Hendarso Danuri atau BHD (kemudian menjadi Kapolri),  langsung membentuk team pencari fakta yang diketua oleh Kombes Pol William Lameng turun ke TKP Bukit Lawang, tempat pusat pembalakan liar sebagaimana yang  saya laporkan . Sebagai pejabat tinggi Polri, BHD tak perlu “kulonuwan” kepada  Polda Kalbar dan Polres Ketapang. dan team menemukan dan menyita puluhan ribu  kubit ilegal sebagaimana yang saya laporkan, baik yang ada dihutan maupun yang  berada diberbagai Saw Mill di Kab Ketapang .

Apakah  saya mendapatkan penghargaan? Boro-boro penghargaan, perlindungan hukum pun  tidak ada. Demi Tuhan, saya tidak berharap penghargaan dari negara ini. Saya  hanya ingin agar hukum ditegakkan dengan benar, adil dan transparan. Saya  sangat cinta kepada bangsa dan negara ini.

Maka  tibalah bencana bagi saya. Tepatnya pada pada 7 Mei 2007, saya ditangkap oleh  Resmob Polda Kalbar di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, dengan tuduhan korupsi  dana Provisi Sumber Daya Hutan/Dana Reboisasi (PSDH-DR). Seperti teroris yang  tak punya hak apapun saya ditahan. Saya meminta agar dilaporkan ke Polsek Metro  Cengkareng dan meminta diproses di Mabes Polri, sementara Polda Kalbar memaksa  membawa saya kembali ke Kalbar.

Dalam  persidangan yang penuh dengan rekayasa dari kepolisian maupun kejaksaan, tak  ada saksi yang bisa menjawab pertanyaan saya, selau terdakwa, untuk menjerat  hukum kepada saya. Tudingan saksi dari pejabat BPKP yang menjelaskan nilai  korupsi saya, justru tidak ada dasarnya.

Makanya,  dengan tegas majelis hakim mengganjar vonis bebas murni kepada saya dari segala  dakwaan itu. Karena memang dana PSDH-DR adalah urusan Perdata dan sudah saya  lunasi.

Bebaskah  saya? Tidak. Tiga langkah kaki saya keluar gedung Lapas Klas IIB Ketapang,  ratusan anggota polisi dari Polres Ketapang sudah menghadang dengan surat  penangkapan baru. Saya dituduh melakukan illegal logging. Tak cukup dengan itu,  saya juga akan dijerat dengan UU Pencucian Uang, sehingga rekening saya  dibekukan. Saya tidak saja dinistakan, tetapi juga dibunuh secara ekonomi.  Meski belakangan rekening saya dibuka kembali.

Para  polisi yang menangkap saya ini, termasuk Kapolres Ketapang AKBP A Sun’an Cs,  akhirnya juga terbukti ditangkap sebagai pelaku illegal logging oleh Mabes Polri.

Saya  menyadari sebagai target, objek sebagai sebuah dendam yang dipendam oleh aparat  penegak hukum, yang bisa menangkap, menahan, menuntut dan memenjarakan. Maka  dengan berbagai kasus yang didakwakan itu, tak diperlukan lagi kebenaran. Yang  penting saya ditangkap dulu, dipenjarakan kembali.

Meski  dari balik tembok penjara Ketapang saya tetap selalu mengirim  berita aktivitas Ilegal Logging di Ketapang  yang makin tidak terkendali ke Mabes Polri dan media massa, khususnya TV.  Metro Realitas mengutip statement saya pada edisi  02 Januari 2008 yang mengatakan Ketapang Sarangnya Ilegal Logging.

Dampak  statement saya itu, Mabes Polri pada Maret 2008 kembali  mengadakan operasi dadakan dan berhasil  menangkap basah atas puluhan kapal yang penuh dengan muatan kayu ilegal ,  dari operasi itu, 24 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.  Di antaranya, 3  pemilik sawmill, 15 nahkoda kapal, 6 oknum dinas kehutanan, Dari unsur  kepolisian, 7 ditetapkan sebagai tersangka (3 dari Polres Ketapang, 4 dari  Polda Kalbar), di antaranya Kapolres Ketapang AKBP Akhmad Sun’an dan dicopot  dari jabatanya karena tersangka.

Sementara,  Kapolda Kalbar Brigjen Zainal Abidin Ishak dicopot dari jabatannya meski tetap  diperlakukan istimewa karena tidak turut menjadi tersangka.  Perwira tinggi itu hanya dinyatakan lalai  dalam menjalankan tugas dan pengawasan. Mabes Polri juga pasti enggan memerika  apakah para petinggi di Polda Kalbar menerima atau tidak menerima setoran dari  para mafia perambah hutan itu.

Fakta  dominannya unsur dendam dan rekayasa dalam perkara saya dapat dilihat jelas  dari proses pemeriksaan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai dengan Mahkamah Agung, yang nyata-nyata terasa bahwa kasusnya dipaksakan untuk  dijadikan perkara.  Kenyataan lain, dalam  putusan pengadilan pertama sampai dengan MA pertimbangun hukum hakim banyak  kontroversi dan kontradiktif  antara yang  satu dengan yang lain.

Makanya,  dalam kasus PSDH-DR, pada 21 Oktober 2008, MA mengabulkan kasasi JPU, putusan  PN Ketapang dibatalkan, saya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana  Korupsi.  Dan, MA merampas kemerdekaan saya selama empat tahun penjara dan pidana denda Rp200juta. Padahal, pasal 224  KUHAP tegas menyatakan bahwa putusan Bebas tak bisa di kasasi.  Tapi hal itu diterima MA.

Tak  cukup dengan itu, perkara kedua yang ditimpakan kepada saya adalah kasus illegal logging terhadap objek kayu yang sudah disidangkan pada perkara terpisah yang lebih dulu. Perkara itu adalah Perkara yang berdiri sendiri , terpidananya sudah jelas dan putusannya pun inkrach, (terpidana tidak di Ekskusi ). Meski begitu agar saya tetap berada dalam tahanan, maka dimajukanlah  kasus ini. Dan saya didakwa melanggar Pasal 50 ayat 3 huruf (f) Jo pasal 78 (5)  UU No.41 Tahun 1999 tentang Jehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan  tuntutan 7 tahun kurungan penjara dan denda Rp20 juta subsidair enam bulan  kurungan.

Namun,  sekali lagi, karena targetnya menghukum saya dan membungkam saya, maka PN  Ketapang memvonis saya 10 bulan penjara tanpa harus menjalani hukumannya  (sebelumnya dituntut JPU 7 tahun penjara).  Di Tingkat PT Kalbar, vonis PN Ketapang itu dikuatkan.  Namun, jaksa tetap dan tidak puas atas hukuman itu dengan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Tepat  sehari menjelang saya bebas dari dakwaan pertama, yaitu pada tanggal 30 Mei  2011 lalu, turunlah sebuah surat yang mengaku dari Mahkamah Agung. Saya dihukum  lagi selama 5 tahun penjara.

Putusan  Kasasi dari MA ini saya sangat merasakan banyak kejanggalannya. Pertama,  disebutkan saya residivis dengan Putusan kasasi MA pada tanggal  21 Oktober 2008 atas kasus PSDH-DR. Padahal,  pada halaman awal putusan MA ini menyebut saya ditahan sejak 27 Mei 2008.  Kejanggalan lainnya, dalam putusan disebutkan keputusan MA itu diambil pada  rapat permusyawaratan majelis MA pada tanggal 29 Nopember 2010 oleh M Hatta Ali  SH MH sebagai ketua majelis. Sayangnya, sampai tulisan ini dibuat (Minggu, 10  Juli 2010), website  www.mahkamahagung.go.id  masih menyebutkan bahwa kasus dengan perkara No.2280 K/Pid.Sus/2009 dinyatakan  masih dalam proses pemeriksaan J. Sementara saya sudah dieksekusi kembali  hanya  dengan surat fax 7 Jam  menjelang kebebasan saya pada tanggal 31 Mei  lalu.

Lebih  aneh lagi, tiga perkara saya yang dikirimkan ke MA (Kasasi kasus PSDH-DR, PK  Kasus PSDH-DR dan kasus illegal logging)  selalu ditangani hakim agung yang bernama  Hatta Ali SH MH.  Maka lengkaplah dugaan  saya, MA seolah-olah seperti dikuasi oleh kelompok tertentu yang juga bisa saja diorder untuk melegalisasi hukuman bagi saya.

*

Saya  hanya satu contoh orang kecil yang mencoba menggugat ketidakadilan dan
pelanggaran hukum. Dua pejabat tinggi semacam Komjen Susno Duaji dan mantan  anggota DPR RI, Agus Condro, juga dipenjara dengan kasus yang mirip-mirip  dengan saya. Membongkar praktek pelangaran hukum di negeri ini. Lalu, para  penegak hukum yang memiliki legalitas untuk menangkap, menahan, menyidang,  menuntut dan memenjarakan siapa saja yang mengganggu kepentingan mereka.

Menghukum  saya, lalu Komjen Susno Duaji dan Agus Condro, semakin memberikan gambaran  betapa kuatnya pelaku kejahatan yang dilakukan oleh oknum pejabat yang  diamanahi kekuasaan untuk menghukum orang lain. Seolah-olah mereka menyisipkan  pesan yang berbunyi; Jangan Coba-coba  jadi Wishtleblower.

Tapi,  yakinlah. Meski saya ditahan, penjara tak cukup ampuh membungkam saya. Dalam  keyakinan saya, akan banyak anak bangsa yang siap meledakkan ketidakadilan di  negeri ini. Salam juang dari dalam pengapnya penjara!***

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: