Toni Wong Segera Bebas Diperkirakan Mei

(PONTIANAK POST)

Kamis, 26 Januari 2012 , 13:44:00

KETAPANG – Jika tidak ada hambatan, paling lama Mei mendatang, terpidana kasus illegal loging Toni Wong akan mendapat pembebasan bersayarat. Kepala Divisi Lembaga Pemasyarakatan Kemenkum HAM Kalbar, Solo Gultom mengatakan saat ini pihaknya telah megusulkan pembebasan bersayarat bagi Tony Wong. Usulan pembebasan bersayarat itu diberikan karena kata Gultom, selama menjalani hukuman, Tony berkelakuan baik, dan telah menjalani dua pertiga masa tahannya. “Selama ini dia juga selalu mengikuti program pembinaan dengan baik,”katanya.

Namun ia sangat menyayangkan, saat ini Toni Wong masih terganjar satu perkara yang menurut keterangan pihak Kejari Ketapang dan Pengadilan Negeri (PN) Ketapang, yakni kasus tahun 2004. “Inilah yang mau saya konfirmasi. Karena salah satu syarat pemberian pembebasan bersyarat itu adalah tidak mempunyai perkara lain dari kejaksaan negeri. Jangan sampai ini menjadi batu sandungan atau jadi penghambat bersyarat yang sesungguhnya pantas diperoleh Toni Wong,” ujarnya.

Sesuai dengan ketentuan kata dia, kasus PSDH-DR yang membekap Toni Wong hukumannya empat tahun dan dendanya Rp200 juta. Denda tersebut, kata dia sudah dibayar. Sementara untuk kasus illegal loging hukumannya lima tahun dan dendanya Rp 10 juta, juga sudah dibayar. Dijelaskannya salah satu persyaratan untuk memperoleh PB adalah tidak boleh tersangkut kasus pidana lain.

“Ini yang mau kami kroscek. Karena kami juga sudah menyurati Mahkamah Agung bahwa kasus itu sudah diputus. Kami mau konfirmasi bagaimana sesungguhnya. Karena persoalannya dari segi logika masa kasusnya 2004 sedangkan sekarang ini 2012, artinya sudah delapan tahun kok satu perkara itu tidak selesai,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang, Suhendar SH mengakui bahwa pihaknya tidak memiliki bukti tanda terima berkas perkara kasasi di Mahkamah Agung (MA) atas nama terdakwa Tony Wong alias Tony Wiryawan. Hal ini ditegaskan Suhendar saat menerima Kadiv Pas Kemenkum HAM Kalbar, Solo Gultom yang menanyakan langsung proses hukum atas nama terpidana Tony Wong.

“Memang Tony Wong masih ada perkara No.103/Pid.B/2004/PN Ketapang yang belum diputuskan Mahkamah Agung? Sampai saat ini kami tidak menerima putusannya. Kami juga tidak menerima pemberitahuan daftar registrasi dari MA atas perkara tersebut,” kata Suhendar di Ketapang, Rabu (25/1). Dijelaskan Suhendar, sebelumnya pihaknya sudah mengirimkan surat ke MA untuk mempertanyakan perkara yang terjadi tahun 2004 lalu. Dia mengaku bingung mengapa perkara tersebut sudah berlangsung sangat lama namun tidak mendapat jawaban dari MA. “Aneh juga kalau perkara yang tahun 2008 dan 2009 sudah diputuskan, tetapi perkara yang tahun 2004 belum diputuskan.

Tapi sebagai kejaksaan kami hanya bersikap pasif, setelah diajukan Kasasi melalui PN Ketapang, kami pasif saja. Kami menunggu saja, karena itu sudah bukan kewenangan kami,” kata Suhendar.Ditambahkan, meskipun pihaknya tidak menerima registrasi dari MA sebagaimana perkara Kasasi umumnya, pihaknya tetap tidak bisa mengeluarkan surat pernyataan tidak ada perkara lainnya atas nama Tony Wong.

“Kalau surat itu kita buat, pasti jadi heboh. Dan saat itu juga saya akan dicopot oleh Kejagung. Tentu saya tidak ingin ini menjadi masalah,” pungkasnya.Sementara itu, Kadiv Pas Kemenkum HAM Kalbar, Solo Gultom menegaskan bahwa sebagai aparat pihaknya tidak ingin hak-hak narapidana dilanggar karena tidak adanya kejelasan perkara. “Saya hanya berkoordinasi dengan Kejari dan Ketua PN Ketapang. Agar hukumnya jelas, kasihan gara-gara hukum tidak jelas, lalu hak-hak napi jadi dirugikan,” kata Gultom kepada wartawan, Rabu (25/1).

Gultom juga menyebutkan bahwa hasil koordinasinya dengan Ketua PN Ketapang juga tidak mendapatkan informasi yang memadai. Pihak PN Ketapang mengaku sudah mengirimkan berkas perkara Kasasi tersebut pada tahun 2004 lalu dan tidak mendapatkan jawaban dari MA.”Karena berbelit-belit begini, maka kami dari Kanwil Kemenkum HAM tetap mengusulkan berkas PB atas nama Tony Wong. Sebab secara administratif dan substantif sudah terpenuhi. Sebagai pembina napi, kami tidak ingin melanggar hak-hak napi,” paparnya.Seperti diberitakan sebelumnya, Kuasa Hukum Tony Wong, Dewi Aripurnamawati SH menuding Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang dan Mahkamah Agung mempersulit kliennya untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat.

Saat ini, proses Pembebasan Bersyarat untuk Tony Wong harus menggantung lantaran kedua lembaga tersebut tidak mengeluarkan “Surat keterangan tidak ada perkara lain” untuk whistle blower yang membongkar praktek ilegal logging terbesar di Indonesia itu. “Klien kami, Pak Tony Wong harusnya sudah memperoleh Pembebasan Bersarat pada 25 Oktober 2011 lalu. Namun, prosesnya menjadi gantung karena tidak adanya keterangan dari kedua lembaga ini,” kata Dewi kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Menurut Dewi, Tony Wong adalah pengusaha asal Ketapang, Kalimantan Barat yang membongkar praktek mafia illegal logging di daerah itu pada tahun 2007. Praktek mafia ilegal logging yang merugikan negara ratusan triliun rupiah ini melibatkan cukong asal Malaysia dan sejumlah pejabat, termasuk aparat kepolisian. Kasus ini menjadi perhatian media massa nasional dan petinggi Polri hingga Presiden.Akibat aksinya itu, jelas Dewi, Tony Wong harus menerima perlakuan kriminalisasi oleh aparat hukum yang menaruh dendam. Tony Wong dijerat pasal korupsi untuk perkara keterlambatan membayar uang Provisi Sumber Dana Hutan (PSDH) dan uang Dana Reboisasi (DR).

“Ini kan perkara perdata, tapi dipaksakan masuk kasus korupsi agar Tony Wong bisa segera ditangkap,” kata Dewi.Namun, imbuh dia, pada tanggal 26 May 2008 PN Ketapang memutus vonis bebas. Tapi JPU memaksa untuk Kasasi. Oleh MA kurang dari 2 bulan setelah berkas diterima, berdasarkan putusan No.1481 K/pid.Sus/2009 tanggal 21 Oktober 2008, Tony Wong divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Ditambahkan, karena perkara tersebut di PN Ketapang dibebaskan, maka aparat kepolisian kembali menangkap Tony Wong dengan perkara Ilegal logging dengan objek hukum milik orang lain. “Mungkin teman-teman ingat, Pak Tony Wong yang baru keluar lapas Ketapang karena divonis bebas, langsung dihadiahi surat penangkapan oleh polisi. Lapas Ketapang dikepung oleh ratusan polisi agar Tony Wong tidak bisa lari,” tambah Dewi. Oleh majelis hakim PN Ketapang, Tony Wong divonis 10 bulan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat. Namun, Mahkamah Agung lagi-lagi memvonisnya 5 tahun dan denda Rp10 juta dalam keputusan No.2280 K/Pid.Sus/2009 tanggal 29 November 2010.

“Yang aneh adalah eksekusinya, Pak Tony Wong sudah menjalani hukuman pada kasus yang pertama selama 3 tahun lebih. Tepat tanggal 30 Mei 2011, tepatnya 7 jam menjelang bebas, Kejari Ketapang mengesekusi vonis perkara kedua ini. Klien kami tidak menerima salinan aslinya dari putusan MA itu, hanya berupa fotocopy fax yang bersumber dari Pengadilan Tinggi Pontianak ,” jelas Dewi lagi.

“Ironisnya, sampai saat ini di website MA, Perkara No : 2280 K/Pid.Sus/2009 masih dalam status pembahasan team J. Namun, dalam petikannya sudah diputuskan 29 Nopember 2010 lalu. Jadi kami bingung, mana yang benar,” tambahnya. Setelah menjalani semua hukuman itu, terang Dewi, kini Tony Wong berupaya mendapatkan haknya untuk proses Pembebasan Bersyarat (PB). Sayangnya, kejaksaan kembali mengganjalnya dengan alasan Tony Wong masih memiliki perkara No 103/Pid.B/2004/PN.KTP tahun 2004 yang belum diputuskan MA.

“Klien kami juga berperkara pada tahun 2004. Dalam perkara itu JPU menuntut 4 bulan penjara, namun majelis PN Ketapang dalam putusannya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum (On Recht Van Verfolging), memulihkan harkat dan martabat terdakwa seperti sedia kala,” terang Dewi dengan panjang lebar.Atas putusan ini, jelas Dewi, JPU mengajukan kasasi dengan Nomor Akta Kasasi 08/Akta.Pid/2004/PN. KTP dan berkas perkara tersebut telah dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Ketapang ke Mahkamah Agung RI dengan surat pengantar No: W11.D8.HN.01.10-842, tanggal 29 September 2004. “Hingga saat ini belum ada putusan dari MA, apakah terdaftar atau tidak, juga tak jelas, anehnya perkara tsb juga tidak dapat kami temukan dari daftar 188 Perkara yang diajukan PN Ketapang ke MA dalam priode 2001-2011” tambahnya.

“Jadi dengan dalih perkara inilah, Kejari tidak bersedia memberikan “surat keterangan tidak ada perkara lain” untuk klien saya. Kan aneh, perkara tahun 2008 sudah divonis, tapi perkara tahun 2004 masih menggantung. Celakanya, daftar perkara ini tidak tercatat dalam website MA. Kami menduga, ada yang bermain dalam kasus ini agar klien kami tetap ditahan karena banyak pihak yang tidak nyaman akibat kasusnya dibongkar,” pungkas Dewi. Dewi juga menyebutkan, Kanwil Hukum dan HAM Kalbar sudah menyurati MA untuk meminta penjelasan Perkara No 103/Pid.B/2004/PN.KTP tahun 2004 , namun belum memperoleh jawaban resmi dari MA. (ash)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: