27 Apr 2012 – Tony Wong Dilindungi LPSK

Jum’at, 27 April 2012 , 11:25:00

Tony Wong Dilindungi LPSK
PONTIANAK – Terpidana ilegal logging dan dugaan korupsi pengembangan sumber daya hutan dan dana reboisasi, Tony Wong mendapat perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hal itu disampaikan kuasa hukumnya, Dewi. Aripurnamawati, kemarin. “Perlindungan dari LPSK ini memang agak terlambat. Meski begitu kami tetap mengapresiasi.  Semua orang tahu Tony Wong yang membongkar praktik illegal logging di Ketapang, Kalimantan Barat.  Atas itulah dia dipenjara oleh aparat yang dendam dengannya.  Jadi sudah seharusnya negara ini memberikan perlindungan kepadanya. Meski agak terlambat, kami tetap berterima kasih,” kata Dewi.

Ia menambahkan, dengan keluarnya rekomendasi dari LPSK, maka tidak ada alasan bagi Kejagung dan Kemenkum HAM untuk tidak memberikan pembebasan bersyarat kepada Tony Wong. “Selama ini, PB-nya terkesan diganjal. Dengan rekomendasi dari LPSK ini, maka kami berharap Tony Wong juga memperoleh kemudahan pembebasan bersyarat seperti Agus Condro,” kata dia.

Seperti diketahui, Tony Wong pengusaha asal Ketapang, Kalimantan Barat yang membongkar praktik mafia illegal logging di daerah itu pada tahun 2007. Praktik mafia illegal logging yang merugikan negara ratusan triliun rupiah ini melibatkan cukong asal Malaysia dan sejumlah pejabat, termasuk aparat kepolisian. Kasus ini menjadi perhatian media massa nasional dan petinggi Polri hingga Presiden.

Akibat aksinya itu, Tony Wong harus menerima perlakuan kriminalisasi oleh aparat hukum yang menaruh dendam. Tony Wong dijerat pasal korupsi untuk perkara keterlambatan membayar uang Provisi Sumber Dana Hutan dan uang Dana Reboisasi. “Ini kan perkara perdata, tapi dipaksakan masuk kasus korupsi agar Tony Wong bisa segera ditangkap,” kata Dewi.

Namun, lanjut dia, pada 26 Mei 2008 PN Ketapang memutus vonis bebas.Tapi JPU memaksa untuk kasasi. Oleh MA kurang dari dua bulan setelah berkas diterima, berdasarkan putusan No.1481 K/pid.Sus/2009 tanggal 21 Oktober 2008, Tony Wong divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Dia menambahkan, karena perkara tersebut di PN Ketapang dibebaskan, maka aparat kepolisian kembali menangkap Tony Wong dengan perkara illegal logging dengan objek hukum milik orang lain. “Mungkin teman-teman ingat, Pak Tony Wong yang baru keluar lapas Ketapang karena divonis bebas, langsung dihadiahi surat penangkapan oleh polisi. Lapas Ketapang dikepung oleh ratusan polisi agar Tony Wong tidak bisa lari,” kata Dewi.

Oleh majelis hakim PN Ketapang, Tony Wong divonis 10 bulan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat. Namun, Mahkamah Agung lagi-lagi memvonisnya 5 tahun dan denda Rp10 juta dalam keputusan No.2280K/Pid.Sus/2009 tanggal 29 November 2010.”Yang aneh adalah eksekusinya, Pak Tony Wong sudah menjalani hukuman pada kasus yang pertama selama tiga tahun lebih. Pada 30 Mei 2011, tepatnya tujuh jam menjelang bebas, Kejari Ketapang mengeksekusi vonis perkara kedua ini. Klien kami tidak menerima salinan aslinya dari putusan MA itu, hanya berupa fotokopi fax yang bersumber dari Pengadilan Tinggi Pontianak,” kata Dewi. “Ironisnya, sampai saat ini di website MA, Perkara No : 2280 K/Pid.Sus/2009 masih dalam status pembahasan tim J. Namun, dalam petikannya sudah diputuskan 29 November 2010. Jadi kami bingung, mana yang benar,” tambah dia.

Setelah menjalani semua hukuman itu, kata Dewi, kini Tony Wong berupaya mendapatkan haknya untuk proses Pembebasan Bersyarat (PB). Sayangnya, kejaksaan kembali mengganjalnya dengan alasan Tony Wong masih memiliki perkara No 103/Pid.B/2004/PN.KTP tahun 2004 yang belum diputuskan MA.”Klien kami juga berperkara pada tahun 2004.

Dalam perkara itu JPU menuntut 4 bulan penjara, namun majelis PN Ketapang dalam putusannya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum (on recht van verfolging), memulihkan harkat dan martabat terdakwa seperti semula,” kata Dewi.

Atas putusan ini, lanjut Dewi, JPU mengajukan kasasi dengan Nomor Akta Kasasi 08/Akta.Pid/2004/PN. KTP dan berkas perkara tersebut telah dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Ketapang ke Mahkamah Agung dengan surat pengantar No: W11.D8.HN.01.10-842, tanggal 29 September 2004. “Hingga saat ini belum ada putusan dari MA, apakah terdaftar atau tidak, juga tak jelas, anehnya perkara tsb juga tidak dapat kami temukan dari daftar 188 Perkara yang diajukan PN Ketapang ke MA dalam priode 2001-2011” kata dia.

“Jadi dengan dalih perkara inilah, Kejari tidak bersedia memberikan “suratketerangan tidak ada perkara lain” untuk klien saya. Kan aneh, perkara tahun 2008 sudah divonis, tapi perkara tahun 2004 masih menggantung . Celakanya, daftar perkara ini tidak tercatat dalam website MA. Kami menduga, ada yang bermain dalam kasus ini agar klien kami tetap ditahan karena banyak pihak yang tidak nyaman akibat kasusnya dibongkar,” tambah Dewi. (ars)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: