24 Mei 2012 – Komitmen Pemerintah Kepada Whistle Blower Diragukan

Kamis, 24 Mei 2012 | 10:53

Dicurigai, aparat ‘bekerjasama’ dengan mafia ilegal logging.

Komitmen pemerintah untuk melaksanakan aturan perundangan yang memberikan keringanan hukuman terhadap para whistle blower kejahatan diragukan.

Hal ini terjadi terhadap whistle blower kasus ilegal logging di Kalimantan Barat Tony Wong yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) dari Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM.

Padahal, Tony Wong sudah melaporkan ke DPR soal ketidakadilan yang didapat dirinya dan narapidana beragama Budha soal tak diberikannya remisi dalam perayaan hari besar keagamaan mereka. Hal ini berbeda ketika hari besar keagamaan Islam dan Kristen, dimana para narapidana dari kedua agama itu diberi remisi.

Kemenkumham bersikap melunak setelah pelaporan itu, dan berjanji memberikan remisi Waisak kepada Tony dan napi beragama Budha lainnya.

Masalah muncul lagi terkait keberadaan Tony, yang dibuikan dalam perkara korupsi Provisi Sumber Dana Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), tidak kunjung diberi pembebasan bersyarat (PB) walau sudah menjalani 2/3 masa hukuman.

Padahal, menurut Kuasa hukum Tony Wong, Dewi Aripurnamawati, kliennya kini masuk program perlindungan saksi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Apabila komitmen melindungi napi diberi status whistle blower oleh LPSK dipenuhi, kata Dewi, harusnya Tony sudah mendapat kabar tentang PB pada kemarin.

“23 Mei kemarin adalah tanggal Pak Tony masuk masa PB karena sudah melewati 2/3 masa pemenjaraan. Nyatanya sampai hari ini kami belum mendapatkan kabar itu,” kata Dewi dalam keterangan persnya di Jakarta, hari ini.

Dewi menambahkan, seharusnya tidak ada halangan bagi Tony Wong untuk mendapatkan PB seperti narapidana lainnya. Apalagi, Tony Wong juga sudah mendapatkan perlindungan dari LPSK sebagai justice collaborator.

“Semestinya narapidana yang dilabeli justice collaborator itu dipermudah oleh negara untuk mendapatkan PB, sebagaimana Agus Condro atau Mindo Rosalina Manulang. Sayangnya, itu tidak berlaku bagi Tony Wong,” tambahnya.

Lebih lanjut Dewi menambahkan, seolah-olah kliennya memang dihambat untuk memperoleh hak-hak sebagai warga binaan baik dan bersedia membantu aparat hukum membongkar kejahatan.

Ujung-ujungnya, kata dia, kliennya justru menjadi curiga bahwa aparat ‘bekerjasama’ diam-diam dengan mafia ilegal logging yang dibongkarnya. Atau setidaknya ada pihak yang merasa khawatir jika kasus ilegal logging lainnya di Kalimantan Barat terungkap.

“Kita tidak ingin ada mafia yang masih mengendalikan aparat hukum termasuk di daerah. Klien saya merasa jadi korbannya,” tutur dia.

Tony Wong adalah pengusaha asal Ketapang, Kalimantan Barat, yang membongkar praktek mafia illegal logging di daerah itu pada 2007. Tony dipenjara terkait kasus korupsi karena keterlambatan membayar uang Provisi Sumber Dana Hutan (PSDH) dan uang Dana Reboisasi (DR).

Kasasi di Mahkamah Agung (MA) memutuskan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp200 juta. Dia lalu berkenan menjadi whistle blower illegal logging dan dijanjikan keringanan hukuman. Tapi, apa yang dijanjikan tidak didapatkannya hingga kini.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/ Ratna Nuraini

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: